Pelatihan Taktis untuk Hadapi Bencana: Bekal Penting Bagi Wilayah Perkotaan Seperti Malang
Citilive – Kota-kota seperti Malang mungkin tidak termasuk wilayah rawan bencana ekstrem seperti tsunami atau letusan gunung berapi. Namun, dinamika urbanisasi, perubahan iklim, serta potensi bencana lokal seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran tetap menjadi ancaman yang nyata. Untuk itu, kesiapan menghadapi dampak pascabencana menjadi kebutuhan penting, dan itulah yang menjadi fokus dalam pelatihan JITUPASNA yang digelar di Kota Malang.
Bertempat di Ascent Premiere Hotel and Convention, Rabu (14/5/2025), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang menyelenggarakan pelatihan JITUPASNA atau Pengkajian Kebutuhan Pascabencana. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga Tim Penggerak PKK, yang berperan aktif dalam penanganan kondisi darurat di tingkat komunitas.Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Malang dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terencana dan berbasis data.
“JITUPASNA bukan hanya teori. Ini adalah panduan praktis untuk menyusun kebutuhan nyata pascabencana secara cepat dan akurat. Tujuannya, pemulihan bisa dilakukan tanpa menunggu lama atau terjebak pada prosedur yang tidak efisien,” ujarnya. Ia menjelaskan, meskipun skala kebencanaan di Kota Malang tidak setinggi di daerah sekitarnya seperti Kabupaten Malang atau Lumajang, risiko tetap ada dan bisa berdampak besar jika tidak diantisipasi secara matang.
Oleh karena itu, pelatihan ini penting agar para pemangku wilayah, dari level kecamatan hingga kelurahan, mampu menyusun kajian kebutuhan yang komprehensif.“Jika terjadi bencana, kita harus tahu apa saja yang rusak, berapa kerugiannya, dan apa yang dibutuhkan untuk pemulihan.
Tanpa data, rehabilitasi hanya akan spekulatif. JITUPASNA membantu menghindari hal itu,” tegasnya.Tak hanya mengasah keterampilan teknis, pelatihan ini juga memperkuat koordinasi antar sektor. Kolaborasi antara unsur pemerintah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan seperti PKK dinilai penting agar sistem penanggulangan bencana bisa berjalan lebih terintegrasi.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting. Penanggulangan bencana bukan hanya urusan BPBD. Ini butuh sinergi semua pihak agar hasilnya berkelanjutan dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Prayitno.
Dengan adanya pelatihan ini, BPBD berharap bahwa ketika terjadi bencana, respon yang dilakukan oleh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi berbasis pada data dan kebutuhan riil di lapangan. Ini menjadi langkah konkret untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan efisien, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah. (Ab)
