OJK Malang Perkuat Sinergi Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal di Malang Raya

CITILIVE,MALANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Malang Raya memperkuat sinergi penanganan aktivitas keuangan ilegal melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Senin (15/12). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pencegahan dan penanganan praktik usaha keuangan tanpa izin di wilayah Malang Raya.

FGD tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian diskusi Satgas PASTI yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan (4 Juni 2025) dan Kota Probolinggo (10 Juli 2025). Pada pelaksanaan kali ini, OJK Malang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor guna memperkuat koordinasi dan efektivitas penanganan.

Sejumlah pihak hadir dalam FGD tersebut, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Febrina, kepala dinas anggota Satgas PASTI daerah, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, pendidik, pelaku UMKM, mahasiswa, serta perwakilan masyarakat Malang Raya.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan mengatakan, FGD ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman terkait tugas dan kewenangan Satgas PASTI, sekaligus merumuskan pendekatan edukasi keuangan yang lebih tepat sasaran. “Forum ini dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan praktik terbaik antarinstansi dalam menangani aktivitas keuangan ilegal,” ujar Farid.

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan bahwa pemberantasan aktivitas keuangan ilegal merupakan salah satu fokus pengawasan sektor jasa keuangan. Ia berharap Malang Raya dapat menjadi contoh sinergi penanganan melalui penguatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam upaya pencegahan sejak dini. Senada, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Febrina menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem perlindungan konsumen.

FGD ini dilatarbelakangi masih tingginya pengaduan masyarakat terkait penipuan dan aktivitas keuangan ilegal. OJK Malang mencatat telah memberikan 2.324 layanan konsumen sepanjang 1 Januari hingga 30 November 2025. Dari jumlah tersebut, 276 layanan berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal, dengan lebih dari 50 persen di antaranya terkait pinjaman online ilegal.

Berdasarkan wilayah asal konsumen, 19,44 persen layanan konsumen Kota Malang dan 13,73 persen layanan konsumen Kota Batu berkaitan dengan kasus penipuan.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PASTI Malang Raya akan memetakan sasaran prioritas edukasi dan menyusun program kerja tahun 2026. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan literasi keuangan, meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta menekan pertumbuhan aktivitas keuangan ilegal di Malang Raya. (Shin)