Menu Tidak Layak MBG, Pemkot Malang Perketat Pengawasan SPPG Sebelum Distribusi
CITILIVE,MALANG – Pemerintah Kota Malang memperketat pengawasan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah sempat menjadi sorotan akibat temuan menu tidak layak MBG selama Ramadan.
Meski belum ditemukan kasus keracunan makanan, temuan tersebut memicu evaluasi menyeluruh sebelum distribusi kembali dilanjutkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menegaskan langkah pembenahan langsung dilakukan dengan mengumpulkan seluruh pengelola SPPG.
“Sebelum penyaluran, semua pihak SPPG kami kumpulkan untuk evaluasi,” tegasnya. Ia menyebut, sejauh ini belum ada laporan resmi terkait keracunan makanan. Namun, kualitas menu tetap menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang.
Dari sisi kesehatan, pengawasan juga diperkuat oleh Dinas Kesehatan Kota Malang melalui pemantauan rutin di lapangan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Malang, Muhammad Zamroni, menjelaskan pengawasan dilakukan oleh tenaga sanitarian lingkungan (TSL) yang tersebar di 16 puskesmas.
“Pemantauan rutin dilakukan oleh TSL di masing-masing wilayah kerja,” ujarnya. Zamroni juga menyoroti temuan menu berulat yang sempat mencuat. Ia menegaskan kewenangan Dinkes berada pada aspek pembinaan melalui standar higiene dan sanitasi.
Dinkes hanya memberikan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan melalui dinas perizinan, setelah pengelola mengikuti pelatihan penjamah makanan dan inspeksi kesehatan lingkungan.
“SLHS berlaku selama lima tahun,” jelasnya. Jika ditemukan menu tidak layak, masyarakat diminta segera melapor melalui Satgas program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Malang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkot Malang memastikan evaluasi ini menjadi langkah penguatan sistem pengawasan, guna menjamin kualitas makanan tetap aman sebelum kembali didistribusikan kepada masyarakat. (Shin)
