Menko Zulhas: selama 28 Tahun, Petani kurang Mendapat Perhatian
CITILIVE – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan yang dianggap berpihak kepada petani. Dalam kunjungannya ke kebun tebu di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Kamis (19/12/2024), Zulhas menyebut bahwa selama 28 tahun terakhir, petani Indonesia kurang mendapatkan perhatian yang memadai.
“Selama dua tahun masa kepemimpinan Pak Habibie, situasi politik cukup sibuk sehingga petani kurang terurus. Lima tahun berikutnya, masa pemerintahan Bu Megawati dan Gus Dur juga diwarnai ketegangan politik, yang membuat isu pertanian tidak menjadi prioritas,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia juga menyoroti kondisi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Zulhas, demokrasi pada era itu sangat terbuka, tetapi masalah petani masih kurang menjadi fokus utama. “Saat itu, bahkan kerbau pun bisa ikut berdemo. Namun, perhatian kepada petani tetap kurang maksimal,” tambahnya.
Dilansir dari Kompas, Zulhas menilai 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi impor komoditas pertanian masih menjadi tantangan besar. “Banyak sekali impor di masa itu. Kini, tugas saya adalah memastikan hal tersebut bisa diatasi,” katanya.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas menegaskan komitmennya untuk menghentikan impor gula dan mendorong swasembada pangan. Ia juga meminta para petani untuk meningkatkan produktivitas sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2025. Program ini mencakup beras, gula konsumsi, jagung pakan ternak, dan garam konsumsi. Namun, sebagai konsekuensinya, para petani harus lebih giat menanam,” jelas Zulhas.
Sebagai penutup, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada impor. “Ini adalah momen penting untuk membangun kemandirian pangan di Indonesia,” pungkasnya.