Malang Jadi Percontohan Sekolah Rakyat, Wali Kota Malang Siap Tingkatkan Akses Pendidikan Berstandar dan Gratis
CITILIVE – Kota Malang bersiap menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR), program nasional prioritas Presiden Joko Widodo yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan kesiapan penuh Pemkot Malang untuk mendukung pelaksanaan SR, mulai dari infrastruktur hingga pendampingan terhadap calon siswa.
Hal itu disampaikan usai kunjungan kerja tim Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) di Kota Malang, Kamis (19/6/2025), yang juga meninjau langsung dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), gedung Sekolah Rakyat, dan berdialog dengan calon siswa serta orang tua mereka.
“Kami sudah mendapat banyak masukan dari KSP. Kami siap menyempurnakan semuanya sesuai arahan, dan alhamdulillah program ini berjalan baik di Malang,” kata Wahyu Hidayat. Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden RI atas kepercayaan menempatkan Malang sebagai pelaksana awal SR. Dalam kunjungan tersebut, ia juga sempat berbincang dengan beberapa calon siswa SR kelas 1 SMP yang akan segera masuk asrama. “Mereka dan orang tuanya sangat senang. Dengan kondisi ekonomi seperti ini, mereka bisa bersekolah setara dengan anak-anak lain. Ini kebijakan luar biasa,” ujarnya.
Terkait beberapa catatan kecil seperti fasilitas dan lahan, Wahyu menegaskan bahwa semua sedang dalam proses penyempurnaan di tahap finishing dan akan disesuaikan dengan standar nasional.
Masuk Asrama 7 Juli, Kick Off Nasional 14 Juli
Sekretaris Dirjen Kemensos RI, Idit Supriyadi Priatna, menjelaskan bahwa SR akan mulai aktif pada 7 Juli 2025 dan akan dicanangkan secara nasional oleh Presiden pada 14 Juli 2025 di 100 titik seluruh Indonesia secara serentak. “Semua kebutuhan siswa dipenuhi, mulai dari sandang, pangan, hingga perlengkapan sekolah. Karena mereka tinggal di asrama, maka uang saku tidak diberikan. Tapi semua kebutuhan dijamin,” jelas Idit.
Ia juga menegaskan, seluruh pembiayaan bersumber dari APBN dan pemerintah pusat menjamin siswa akan tetap mendapatkan layanan pendidikan hingga lulus tanpa biaya.
Tantangan Lahan dan Komitmen Pemkot
Salah satu syarat pendirian SR adalah berdiri di atas lahan milik pemerintah, bukan kontrak atau sewa. Saat ini, Pemkot Malang disebut tengah mengupayakan penyediaan lahan permanen. Lokasi sementara untuk siswa SMA saat ini difasilitasi di kawasan IPDN milik Pemprov Jawa Timur. “IPDN hanya sementara. SR nantinya berdiri dalam satu kawasan terpadu yang lengkap dengan SD, SMP, dan SMA. Ini harus berdiri di tanah milik sendiri, dan kami optimistis Pemkot bisa menyiapkannya,” tegas Idit.
Dukungan Pemprov Jatim untuk Pendidikan Lanjutan
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa Pemprov turut memfasilitasi siswa tingkat SMA untuk sementara di IPDN. Sebanyak 75 siswa dari SR akan ditempatkan dalam tiga rombongan belajar (rombel) di sana, hingga lokasi permanen tersedia. “SMP ditangani Pak Wali Kota, dan untuk SMA kami fasilitasi. Tahun kedua nanti semua akan bergabung dalam satu kawasan,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat ditargetkan terus berkembang, dengan rencana pendirian 100 kawasan SR tiap tahun di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. SR bukan hanya menyasar pendidikan, tapi juga pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga menjadi solusi menyeluruh memutus rantai kemiskinan. (Ab)
