KPU Kabupaten Malang Genjot Pemutakhiran Data Pemilih, Masyarakat Diminta Aktifkan Suara Lewat PDPB
CITILIVE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mempercepat program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) guna menjaga validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pemilu dan Pilkada. KPU melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembaruan data dengan target akurasi tinggi dan cakupan menyeluruh.
Hingga saat ini, KPU telah menggencarkan kampanye edukatif melalui media sosial resmi seperti Instagram dan Facebook. Salah satunya akun “#TemanPemilih” yang aktif memberi informasi dan instruksi langkah-langkah masyarakat dalam menyampaikan perubahan data atau keberatan menggunakan formulir respon PDPB melalui tautan digital.
Berdasar Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, pemutakhiran data wajib dilaksanakan paling sedikit setiap tiga bulan oleh KPU Kabupaten/Kota. Data akan diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk WNI yang tinggal di luar negeri, untuk menghindari pemilih siluman atau data ganda.
Komisioner KPU Kabupaten Malang menyatakan, “Data yang akurat menjadi fondasi demokrasi berkualitas. Maka kami mengundang warga aktif melaporkan jika ada perubahan seperti pindah domisili, kematian, atau pemilih baru dewasa. ”Masyarakat kini bisa melaporkan pembaruan data melalui form Model A-Tanggapan Masyarakat PDPB yang tersedia lewat QR code atau langsung ke posko KPU. Selain itu, layanan helpdesk melalui WhatsApp juga telah dibuka untuk memudahkan proses validasi.
KPU Kabupaten Malang berharap partisipasi aktif menjadi jawaban atas tantangan Daftar Pemilih Tetap yang usianya rentan outdated dan inkonsisten.
Tindakan Nyata Menuju Demokrasi Berkualitas
Program PDPB secara berkala membantu: • Memastikan tidak ada nama pemilih ganda atau pemilih yang sudah meninggal. • Menyaring WNI yang sudah pindah ke luar negeri tapi masih tercantum di DPT. • Melengkapi data pemilih berusia 17 tahun atau sudah menikah sebelum pemungutan suara serta pemilih baru.
Dengan DPT yang valid, diharapkan pesta demokrasi di Kabupaten Malang berjalan adil, kredibel, dan inklusif. (Ab)
