Kota Malang Raih Penghargaan Nasional Bidang Perumahan, APBD Dinilai Pro Rakyat
CITILIVE, JAKARTA – Kota Malang kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Pada peringatan Hari Perumahan Nasional 2025 yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wisma Mandiri II Jakarta, Senin (25/8), Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menerima penghargaan sebagai Pemerintah Kota Terbaik Delineasi Perkotaan dalam Penganggaran Bidang Perumahan di APBD Kabupaten/Kota.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kepada Wali Kota Wahyu, yang hadir bersama Kepala DPUPRPKP dan Kepala Bappeda Kota Malang. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa apresiasi ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab Pemkot Malang untuk terus menghadirkan kebijakan pro rakyat.
“Penghargaan ini bukti bahwa Kota Malang sungguh-sungguh mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah. Postur APBD kita dinilai pro perumahan rakyat oleh Pak Menteri,” ujar Wahyu. Ia menambahkan, dukungan anggaran sektor perumahan di Kota Malang diarahkan tidak hanya pada pembangunan hunian baru, tetapi juga program bedah rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dukungan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) bagi perumahan bersubsidi.
Menurut Wahyu, strategi penganggaran tersebut sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan manusiawi. “Ini lahir dari kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat. Ribuan keluarga di Kota Malang sudah merasakan manfaat nyata dari program ini,” imbuhnya. Acara peringatan Hari Perumahan Nasional juga dihadiri pejabat tinggi negara, antara lain Mendagri, Menpan RB, Jaksa Agung, Wakapolri, para gubernur, bupati, dan wali kota penerima penghargaan. Hadir pula para Menteri Perumahan periode sebelumnya serta Ketua Satgas Perumahan Nasional. Kehadiran para tokoh tersebut menegaskan bahwa isu perumahan merupakan agenda strategis nasional yang memerlukan sinergi lintas sektor.
Pondasi Pembangunan Inklusif
Pemkot Malang menyatakan akan terus menjaga konsistensi dukungan anggaran di sektor perumahan. Langkah ini dinilai menjadi pondasi penting bagi pembangunan Kota Malang yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. (Ab)
