Kota Malang Jadi Daerah Pertama yang Siap Jalankan Sekolah Rakyat, Pemkot Serahkan Aset untuk Program Nasional
CITILIVE – Kota Malang menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang menyatakan siap 100 persen melaksanakan Program Sekolah Rakyat. Kesiapan ini ditunjukkan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) antara Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, dan Menteri Sosial Republik Indonesia di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Malang menyerahkan aset berupa lahan seluas 1.027 meter persegi dan bangunan seluas 2.293 meter persegi di Jalan Raya Tlogowaru untuk digunakan sebagai lokasi operasional Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis nasional bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. “Kami sudah siap secara penuh: fasilitas, tenaga pengajar, kepala sekolah, hingga siswa. Targetnya, tanggal 14 Juli 2025 nanti Sekolah Rakyat di Kota Malang sudah mulai berjalan,” tegas Wahyu Hidayat.
Wali Kota yang akrab disapa “Pak Mbois” itu juga menekankan bahwa Kota Malang tidak hanya siap dari sisi teknis, tapi juga mendukung penuh program ini sebagai bagian dari komitmen daerah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Langkah Pemkot Malang ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Sosial, sebagai bentuk sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah. Terlebih, Kota Malang menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan awal program yang merupakan salah satu prioritas nasional era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap punya akses yang setara untuk masa depan. Program ini adalah bukti negara hadir, dan Kota Malang siap mengawal,” tambah Wahyu. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan alternatif berbasis vokasional yang disiapkan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, agar tetap mendapatkan pendidikan formal sekaligus pelatihan keterampilan yang dapat digunakan secara langsung dalam dunia kerja. Dengan langkah cepat ini, Kota Malang tidak hanya menjadi pelaksana program, namun juga role model bagi kota/kabupaten lain dalam pelaksanaan program pendidikan berbasis pemberdayaan sosial. (Ab)
