Komisi II DPR RI Tinjau Pengelolaan Dana Transfer di Kota Malang
CITILIVE, MALANG – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Malang, Jumat (22/8/2025), untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan dana transfer pusat ke daerah berjalan optimal. Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Malang itu, hadir Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota, serta Sekretaris Daerah Kota Malang.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan setiap rupiah dana transfer yang dialirkan pusat benar-benar terserap dengan baik. Ia menekankan pentingnya distribusi anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa dana transfer pusat ke daerah dapat dirasakan manfaatnya, terutama melalui program-program prioritas Pemkot Malang,” ujarnya.
Khozin juga menyoroti perlunya mitigasi kebijakan agar program pemerintah tidak menimbulkan pro kontra di lapangan. “Kita tidak ingin kebijakan yang sudah diterapkan kemudian memicu polemik di masyarakat. Mitigasi yang tepat harus dilakukan sejak awal,” tambahnya.
Dari sisi kemandirian fiskal, Kota Malang dinilai cukup baik. Khozin mengungkapkan, rasio keuangan daerah mencapai sekitar 45 persen dari total APBD. “Angka ini menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki kemandirian fiskal yang relatif kuat dibanding daerah lain,” jelasnya.
Selain itu, ia menyinggung soal perbedaan regulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antar daerah. Menurutnya, kebijakan yang tidak seragam berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. “Regulasi PBB perlu ditata agar masyarakat tidak terbebani dengan perbedaan aturan di tiap daerah,” katanya.
Dalam forum tersebut, Komisi II juga meminta Pemkot Malang menyampaikan langkah-langkah penguatan pengelolaan dana transfer. Harapannya, setiap alokasi anggaran dapat semakin tepat sasaran.
“Kita perlu memperkuat pengelolaan dana transfer pusat ke daerah, sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Malang,” tegas Khozin.
Kunjungan kerja spesifik ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya terkait efektivitas dana transfer pusat. Hasil evaluasi di Kota Malang akan menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan keuangan daerah ke depan. (Ab)
