Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Menyeluruh LKPJ dan Pelaksanaan Program Pusat
CITILIVE – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah serta pelaksanaan sejumlah program pusat yang berjalan di Malang.
Hal tersebut disampaikan Amithya setelah DPRD Kota Malang menerima dokumen laporan kinerja pemerintah daerah pada Senin (9/3/2026). Menurutnya, DPRD belum dapat memberikan penilaian secara detail karena dokumen tersebut baru diterima dan masih perlu dipelajari secara mendalam.
“Berkasnya baru datang hari ini, jadi belum sempat dibaca secara keseluruhan. Daripada memberikan penjelasan yang tidak solid, lebih baik kita pelajari terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses evaluasi yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut justru bertujuan memberikan masukan dan perbaikan kebijakan agar pelaksanaan program pembangunan di tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif.
“Kita akan memberikan improvement. Bukan untuk mencari kekurangan, tetapi menjadikannya sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat pada tahun berikutnya,” katanya.
DPRD, lanjut Amithya, akan menelaah berbagai capaian yang dilaporkan pemerintah daerah, termasuk program yang disebut melampaui target. Menurutnya, capaian tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan apakah benar merupakan keberhasilan program atau dipengaruhi faktor lain, seperti kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap maksimal.
“Nanti kita cek apakah memang keberhasilan pelampauan target atau ada kegiatan yang tidak terselesaikan, misalnya karena anggaran tidak terserap. Itu yang akan kita pelajari lebih lanjut,” jelasnya.
Selain evaluasi terhadap laporan kinerja pemerintah daerah, DPRD Kota Malang juga berencana menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas pelaksanaan program pusat di daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi potensi permasalahan sejak dini, terutama pada aspek pengelolaan dan pengawasan program di lapangan.
Dalam diagnosa awal, Amithya mengungkapkan adanya indikasi kelemahan pada aspek manajemen pelaksanaan program, khususnya terkait pengawasan internal.
“Secara manajemen kemungkinan ada yang terlewat. Quality control-nya sampai tidak terdeteksi, artinya ada proses yang terlewat dalam manajemen,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan akan didalami lebih lanjut bersama pihak terkait, termasuk pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program di lapangan.
DPRD Kota Malang juga membuka kemungkinan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pelayanan untuk memastikan kondisi di lapangan serta melihat secara langsung implementasi program yang dilaksanakan.
“Nanti ketika kita bertemu dengan SPPG, mungkin teman-teman juga bisa melakukan pengecekan langsung di lapangan. Dari situ nanti akan terlihat kondisi sebenarnya,” pungkasnya. (Shin)
