Kemen PU Hitung Ulang Investasi Tol Malang-Kepanjen, Estimasi Sebelumnya Capai Rp10 Triliun

CITILIVE – Proyek jalan tol yang direncanakan menghubungkan Kabupaten Malang dengan wilayah Kepanjen kembali berada di fase kajian setelah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU) menyatakan sedang melakukan peninjauan ulang nilai investasi proyek tersebut.

BPJT menyampaikan dokumen studi kelayakan (FS) yang dibuat pada 2021 masih digunakan sebagai acuan awal. Berdasarkan dokumen tersebut, estimasi nilai investasi proyek Tol Malang-Kepanjen berada di kisaran Rp10 triliun, namun angka itu bersifat indikatif dan akan disesuaikan kembali setelah kajian FS yang sedang berjalan selesai. 

Sekretaris BPJT, Ni Komang Rasminiati, menjelaskan bahwa pembaruan studi ini bertujuan mengkaji ulang trase, kebutuhan biaya, dan skema pembiayaan proyek sebelum dilanjutkan ke tahapan lelang. Nilai akhir investasi bisa berubah tergantung hasil kajian FS terbaru. 

Proyek tol ini direncanakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang berarti pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan jalan tol akan melibatkan pihak swasta melalui lelang pekerjaan setelah studi kelayakan rampung. BPJT belum mengumumkan siapa saja pihak yang sudah menunjukkan ketertarikan pada tahap awal proyek tersebut. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, mengatakan studi kelayakan untuk Tol Malang-Kepanjen sudah dilakukan dua kali. Penyusunan ulang FS dilakukan untuk menekan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya dipandang terlalu besar, terutama setelah tekanan biaya selama pandemi COVID-19. 

Budiar menyebut proses penyusunan FS umumnya disertai survei lapangan, namun hingga kini tim dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kemen PU yang dijadwalkan turun ke Malang belum memiliki jadwal pasti. 

Pembangunan Tol Malang-Kepanjen dipandang sebagai lanjutan strategis jaringan tol nasional, terutama setelah jalur tol dari Surabaya hingga Malang telah beroperasi. Proyek ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan di jalur arteri non-tol dan membuka potensi pengembangan ekonomi di selatan Malang Raya di masa depan. 

Proses kajian ulang ini menunjukkan pemerintah masih memastikan kelayakan investasi dan desain proyek tol agar sesuai dengan kebutuhan fiskal dan teknis sebelum masuk tahap lelang dan pelaksanaan konstruksi. (Shin)