Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar dan SD Negeri 1 Saumlaki Segera Direnovasi Kementerian PUPR
CITILIVE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan renovasi Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar dan Sekolah Dasar (SD) 1 Saumlaki yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan 7,5 Skala Richter yang terjadi beberapa waktu lalu di dua Kabupaten yaitu, Kabupaten Tanimbar dan Maluku Barat Daya.
Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya, Essy Asiah mengatakan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, saat ini telah melakukan identifikasi kerusakan bangunan Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar dan Sekolah Dasar (SD) 1 Saumlaki.
“Dua bangunan sudah kami identifikasi dan segera kami renovasi. Kami hitung dulu, mendetilkan kerusakan bangunan tersebut baik Gedung Kantor Bupati maupun SD 1 Saumlaki,” katanya saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Maluku pada Sabtu (18/2/2023).
Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada tanggal 17 Februari 2023, Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat kerusakan di lantai 2,3 dan 4 seperti retak dan rusak pada plafond dan dinding di beberapa ruangan. Sedangkan untuk SD 1 Saumlaki, kerusakan yang terjadi di lantai 1 dan 2 pada area kolom.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang juga Ketua Tim Kunker Muhammad Iqbal menyambut baik upaya yang dilakukan Kementerian PUPR untuk membantu perbaikan infrastruktur yang rusak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, pasca gempa. “Kantor Bupati dan SD Negeri 1 Saumlaki dipastikan segera direhabilitasi setelah penghitungan ulang anggaran dari Kementerian PUPR,” jelas Iqbal.
Turut hadir mendampingi Kunker Reses Komisi V DPR RI antara lain Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Reza Rizka Pratama, Kepala Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi SDA Ditjen Sumber Daya Air, Dian Kamila, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Marva Ranla Ibnu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, S. Bambang Widyarta, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, I Wayan Suardana dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, Indra Sulistyo. (HAL/Mar)
