Jelang Idulfitri, Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu per Kg, TPID Kota Malang Siapkan Langkah Intervensi
CITILIVE,MALANG – Harga cabai di pasaran Kota Malang kembali menembus angka Rp100 ribu per kilogram menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Lonjakan harga ini menjadi perhatian serius Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang karena berpotensi memicu tekanan inflasi daerah.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan pihaknya telah menggelar high level meeting (HLM) bersama TPID sebelum turun langsung meninjau kondisi di lapangan. Peninjauan dilakukan mulai dari komoditas cabai hingga ayam potong guna memastikan kondisi pasokan dan harga secara menyeluruh.
“Ini kegiatan rutin TPID. Sebelum meninjau cabai dan ayam potong, kami melakukan high level meeting untuk membahas kondisi terkini, baik dari hasil HLM sebelumnya maupun data terbaru dari BPS,” ujar Wahyu usai mengunjungi Kelompok Tani (Poktan) Sido Makmur, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Rabu (4/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkot Malang tidak hanya memantau kondisi di hilir atau pasar, tetapi juga memotret situasi di hulu, termasuk potensi produksi lokal. Wahyu menegaskan, meski berstatus sebagai kota, Malang memiliki hamparan lahan pertanian yang cukup luas dan produktif.
Ia menyebutkan, di wilayah Kedungkandang terdapat sekitar 40 hektare lahan pertanian, sementara di Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, terdapat sekitar 25 hektare. Dengan potensi tersebut, kebutuhan cabai dan ayam daging di Kota Malang sejatinya dapat tercukupi tanpa ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah.
“Dengan potensi yang kita miliki, sebetulnya tidak perlu sulit untuk mendapatkan stok cabai dan ayam potong,” tegasnya.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan tekanan harga masih cukup tinggi. Meski harga di tingkat produsen lokal berada di kisaran Rp80 ribu per kilogram, harga jual di pasar tetap melambung hingga di atas Rp100 ribu per kilogram.
Menurut Wahyu, distribusi dan rantai pasok menjadi salah satu faktor yang memengaruhi selisih harga antara tingkat petani dan konsumen akhir. Sementara itu, pasokan dari luar daerah seperti Jawa Tengah dan Banyuwangi dinilai belum efektif menekan harga di pasar Kota Malang.
“Sampai kemarin masih di atas Rp100 ribu. Artinya, pasokan dari luar belum mampu mengendalikan harga,” ungkapnya.
Kondisi ini mendorong TPID Kota Malang untuk menghitung secara cermat langkah intervensi yang akan diambil. Pemerintah daerah dihadapkan pada dua kepentingan yang harus dijaga secara seimbang, yakni melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha petani.
“Kita jangan sampai mengorbankan petani, tapi harga beli masyarakat juga tidak boleh terlalu tinggi. Di sinilah peran TPID diperlukan,” jelas Wahyu.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah mengaktifkan kembali program Warung Tekan Inflasi yang sebelumnya pernah diterapkan saat terjadi gejolak harga. Program tersebut dinilai efektif sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek dengan memperpendek rantai distribusi dan menghadirkan komoditas langsung dari produsen ke konsumen.
Selain itu, TPID juga akan melakukan pemantauan lanjutan hingga ke tingkat pasar untuk memastikan data harga yang akurat sebelum menentukan kebijakan lanjutan. Langkah ini dilakukan agar intervensi yang diambil tepat sasaran dan tidak justru memicu distorsi harga baru.
“Hari ini kita bawa bahan dari hulu, nanti kita lihat di hilirnya. Dari situ akan kelihatan TPID harus berbuat apa,” pungkas Wahyu.
Menjelang Idulfitri, stabilitas harga bahan pokok menjadi salah satu fokus utama Pemkot Malang. Pemerintah berharap sinergi antara petani, distributor, pelaku pasar, dan TPID dapat menjaga keseimbangan harga sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa menekan produsen lokal. (Shin)
