Jangan Sampai Cacat Acara! Wali Kota Malang Tekankan Disiplin Protokol dan Humas
CITILIVE – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya konsistensi standar operasional prosedur (SOP) keprotokolan dan penguatan koordinasi hubungan masyarakat (Humas) dalam setiap agenda pemerintahan. Penegasan itu disampaikan saat membuka Konsolidasi dan Penguatan Arah Forum Prosapta (Protokol Sinergi Antar Perangkat Daerah) Kota Malang Tahun 2026 di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Rabu (11/2/2026).
Dalam forum yang melibatkan unsur protokol antarperangkat daerah tersebut, Wahyu menekankan bahwa fungsi protokol dan humas bukan sekadar pelengkap acara, melainkan elemen strategis dalam menjaga wibawa pemerintah daerah.
“Pelaksanaan protokol harus konsisten. Tanpa konsistensi terhadap SOP, kegiatan tidak akan berjalan dengan baik,” tegas Wahyu.
Menurutnya, dinamika di lapangan sering kali menuntut kesiapan teknis dan koordinasi yang cepat, terutama saat menerima kunjungan pejabat tingkat nasional. Ia mencontohkan pengalaman Pemerintah Kota Malang saat menerima kunjungan Presiden, yang memerlukan penyelarasan ketat antara protokol daerah, protokol provinsi, hingga protokol pusat.
Perbedaan kebutuhan antara unsur pengamanan, protokol, dan pihak terkait lainnya, kata dia, hanya dapat diatasi melalui koordinasi yang matang dan profesional.
“Apalagi ketika menghadapi kunjungan pimpinan negara, detail kecil sekalipun bisa sangat memengaruhi jalannya acara,” ujarnya.
Wahyu menilai Forum Prosapta menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi protokol antarperangkat daerah sekaligus memastikan seluruh agenda pemerintahan berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai standar.
Ia menekankan empat poin utama dalam penguatan fungsi protokol dan humas, yakni komitmen, keberlanjutan, konsistensi, dan nilai strategis peran keprotokolan dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, hasil konsolidasi dan rekomendasi forum sebelumnya tidak boleh berhenti sebagai wacana. Seluruh perangkat daerah diminta menindaklanjuti setiap arahan, termasuk materi yang telah disampaikan narasumber dari Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.
“Kita berharap apa yang telah disampaikan para narasumber tidak berhenti sebagai teori, tetapi dilaksanakan bersama secara berkelanjutan,” tegasnya.
Selain aspek keprotokolan, Wahyu juga menyoroti peran hubungan masyarakat dalam membangun citra positif pemerintah daerah. Fungsi humas dinilai penting dalam menyampaikan informasi kegiatan secara transparan dan akurat kepada publik.
Ia menilai profesionalitas protokol dan humas akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik serta persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Melalui Forum Prosapta 2026, Pemerintah Kota Malang menargetkan penguatan sistem koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap agenda resmi, mulai kegiatan internal hingga kunjungan pejabat tinggi negara, dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai tata aturan.
“Peran protokol sangat strategis. Kita harus menjaga komitmen, keberlanjutan, dan konsistensi agar setiap kegiatan pemerintahan berjalan profesional,” pungkas Wahyu. (Shin)
