Hasil Paripurna: DPRD Temukan Banyak PR Besar Pemkot Malang
CITILIVE – DPRD Kota Malang melayangkan sejumlah catatan keras terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas LKPJ Wali Kota, Rabu (7/4/2026).
Hasilnya, DPRD menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, pengelolaan anggaran, hingga pembangunan infrastruktur.
DPRD menilai tata kelola pendidikan belum berjalan optimal dan perlu evaluasi serius.
Sorotan utama tertuju pada Peran komite sekolah yang dinilai belum efektif sebagai pengawas dan Transparansi dana BOS yang harus dibuka ke publik.
Fraksi-fraksi mendorong adanya penataan ulang sistem pengawasan sekolah agar tidak lagi bersifat formalitas.
Di sektor ketertiban kota, DPRD menilai penanganan PKL belum maksimal.
Koordinasi antar OPD disebut lemah, berdampak pada Penataan PKL yang tidak konsisten dan Kebijakan yang tumpang tindih.
Selain itu, DPRD juga menyoroti fungsi fasilitas publik yang bergeser, seperti JPO yang dipenuhi reklame dan dinilai mengganggu keselamatan.
DPRD menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang belum sepenuhnya berdampak pada masyarakat.
Catatan utama meliputi Pemerataan ekonomi yang belum optimal, Inflasi, terutama harga pangan, masih membebani warga dan Penyerapan tenaga kerja belum maksimal.
Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata dinilai berisiko memperlebar kesenjangan.
DPRD menilai pembangunan infrastruktur belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran.
Belanja modal disebut masih belum ideal, sehingga berdampak pada Lambatnya pembangunan fasilitas publik dan Kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi maksimal.
DPRD mendesak Pemkot untuk meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi lebih terasa nyata.
Di sektor kesehatan, DPRD mengingatkan agar tingginya pendapatan rumah sakit daerah tidak berdampak pada kualitas layanan.
Pelayanan publik secara umum juga diminta tetap menjadi prioritas utama, seiring meningkatnya beban kerja dan tuntutan masyarakat.
Secara keseluruhan, DPRD Kota Malang menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi sinyal kuat bagi Pemkot untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
Fokus utama yang ditekankan adalah:
• Pertumbuhan ekonomi harus inklusif
• Kebijakan harus berdampak langsung ke masyarakat
• Pengawasan dan transparansi harus diperkuat
DPRD menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan warga. (Al)
