Gus Ipul Ungkap Tiga Provinsi Teratas Penyalahgunaan Bansos untuk Judi Online
CITILIVE, MALANG – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membeberkan temuan mengejutkan terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos). Pada semester I tahun 2025, hasil koordinasi Kementerian Sosial dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 600 ribu penerima manfaat terindikasi menggunakan bansos untuk aktivitas judi online (judol).
Menurut Gus Ipul, analisis dilakukan dengan menelusuri profil rekening penerima bansos. Hasilnya, dana bantuan yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan dasar ternyata sebagian disalahgunakan untuk bermain judi daring.
“Ada orang yang menerima bansos, tapi dipakai untuk judol. Data dari PPATK menunjukkan lebih dari 600 ribu keluarga penerima manfaat terlibat judi online,” kata Gus Ipul di Malang, Senin (9/9/2025).
Tiga Provinsi Terbanyak
Dari data PPATK, tiga provinsi menempati posisi tertinggi penerima bansos yang terlibat judi online. Jawa Barat tercatat paling besar dengan 49.431 orang pemain dan nilai deposit mencapai Rp199 miliar. Jawa Tengah menyusul dengan 18.363 orang dan deposit Rp83 miliar. Sedangkan Jawa Timur menempati urutan ketiga dengan 9.771 orang dan total deposit Rp53 miliar.
Secara wilayah, Kabupaten Bogor (Jawa Barat) menjadi daerah tertinggi dengan 5.497 pemain dan deposit Rp22 miliar. Di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas tercatat paling banyak dengan 1.797 pemain dan deposit Rp6 miliar. Sementara di Jawa Timur, Kota Surabaya mencatat 1.816 pemain dengan nilai deposit Rp9 miliar.
Penyaluran Dihentikan, Kuota Dialihkan
Sebagai tindak lanjut, Kemensos menghentikan penyaluran bansos kepada lebih dari 300 ribu penerima yang terindikasi bermain judi online. Namun, Gus Ipul menegaskan alokasi bansos tidak berkurang, melainkan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, khususnya kelompok desil 1 dan 2.
“Kalau memang benar terlibat, bansos dihentikan. Tapi jika betul-betul butuh, tetap ada kesempatan lewat pendataan ulang,” jelasnya.
Data by name by address dari PPATK akan dikirim ke pendamping PKH di daerah untuk diverifikasi langsung. Selain itu, koordinasi dengan PPATK akan terus dilakukan agar bansos tersalurkan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap bansos benar-benar membantu masyarakat miskin dan rentan, bukan justru dipakai untuk aktivitas yang merugikan seperti judi online.
