Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Peningkatan Target Pajak Dalam Perubahan APBD 2024

CITILIVE– Fraksi DPRD Kota Malang, melalui juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Iwan Mahendra, menyoroti peningkatan target pajak sebesar Rp 38,763 miliar dalam Perubahan APBD 2024 Kota Malang. Hal ini menjadi perhatian karena dikhawatirkan dapat memunculkan asumsi negatif dari masyarakat. Iwan menjelaskan bahwa prasangka warga terkait hal tersebut bisa saja muncul, terutama anggapan bahwa semua hal dapat terkena pajak. Dia juga menekankan pentingnya sikap teknokrat dalam menghadapi prasangka tersebut agar pemerintah tidak dianggap kurang kreatif.

Pada P-APBD 2024, sektor pajak mengalami kenaikan 4,8 persen menjadi Rp 845,5 miliar dari sebelumnya Rp. 806,737 miliar. Fraksi PDI Perjuangan berharap target pendapatan daerah ini dapat terealisasi dengan baik dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, juru bicara Fraksi Gerindra, Lelly Thresiyawati, menyoroti penurunan retribusi daerah sebesar 5,7 persen atau Rp 3 miliar. Dia juga mencatat penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan upaya Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut.

Fuad Rahman dari Fraksi PKS juga menyoroti realisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak yang belum mencapai target yang diinginkan. Dia menekankan pentingnya strategi yang akan dilakukan oleh Pemkot Malang, khususnya Bapenda, dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, terutama pada sektor-sektor yang memiliki target besar namun masih memiliki realisasi kecil seperti BPHTB, Pajak Hiburan, Jasa Perhotelan, dan Jasa Makanan dan Minuman.

Menyikapi sorotan tersebut, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa kenaikan PAD relatif dan akan tetap diawasi. Dia mengakui bahwa terkadang target tidak mencukupi dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Wahyu menegaskan bahwa pemerintah memiliki upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pertanyaan yang diajukan oleh keenam fraksi DPRD Kota Malang, terutama terkait persoalan PAD, akan dijawab pada pertemuan berikutnya. Pj Wahyu Hidayat menegaskan bahwa banyak hal akan dibahas lebih lanjut, termasuk penambahan, pengurangan, serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan.

Dengan sorotan dan pertanyaan yang diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Malang, diharapkan agar Pemerintah Kota Malang dapat menjelaskan dengan transparan dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah.