DPRD Kota Malang Tegaskan Transparansi APBD, Mahasiswa Desak Audit Lebih Terbuka

Penulis: Shinta Lubis
Editor: Rifa

CITILIVE, MALANG – Audiensi antara puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dengan DPRD Kota Malang, Kamis (4/9/2025), menghasilkan penegasan penting terkait transparansi APBD keuangan daerah. Isu akuntabilitas pengelolaan APBD menjadi sorotan utama selain kesejahteraan guru dan GTT.

Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik harus terbuka dan dapat diawasi bersama. Menurutnya, audit bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari kontrol demokrasi untuk memastikan dana APBD benar-benar dirasakan masyarakat. “Seluruh program yang dibiayai APBD harus bisa dipertanggungjawabkan. Audit itu bukan hanya laporan yang ditumpuk di rak, tetapi instrumen untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan tepat sasaran. DPRD berkewajiban mengawal, sementara masyarakat juga berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,” tegas Amitya. Ia menambahkan, DPRD secara rutin menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan tersebut, ditemukan sejumlah catatan yang wajib ditindaklanjuti Pemkot Malang.

“BPK setiap tahun memberikan catatan, ada yang sifatnya administratif, ada juga yang menyangkut potensi kerugian negara. Kalau ada temuan berulang, DPRD akan meminta evaluasi menyeluruh. Bila perlu, kami rekomendasikan langkah hukum,” ujarnya. Menurut Amitya, audit yang baik seharusnya menjadi dasar perbaikan sistem, bukan sekadar mengungkap kesalahan. “Audit itu ibarat cermin. Kita bisa tahu mana program yang berjalan baik, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang gagal. Dari situ, kebijakan bisa diarahkan lebih efektif,” jelasnya.

Sementara itu, mahasiswa yang hadir menyoroti kurangnya transparansi dalam sejumlah kebijakan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta alokasi anggaran pendidikan. Mereka menilai masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai penggunaan dana publik. “Jangan sampai APBD hanya dirasakan segelintir pihak. Transparansi harus nyata, bukan hanya jargon,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Amitya menyebut aspirasi mahasiswa sebagai alarm bagi DPRD. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan dewan harus benar-benar berdampak pada masyarakat. “Pengawasan akan lebih kuat bila ada partisipasi publik. Karena pada akhirnya, uang APBD itu berasal dari rakyat, maka rakyat juga harus ikut mengawasi penggunaannya,” pungkasnya. (Ab)