Netwriter can get reward Join NowDaftar / Login Netwriter
01/12/2025
CITILIVE

DPRD Kota Malang Bahas LKPJ 2024: Soroti Isu Kemiskinan dan Pengangguran

rifamahmudah
  • Maret 21, 2025
  • 2 min read
DPRD Kota Malang Bahas LKPJ 2024: Soroti Isu Kemiskinan dan Pengangguran

Citilive – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (20/3/2025) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ 2024) Wali Kota Malang Tahun 2024. Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Malang tersebut, pembahasan utama difokuskan pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyoroti perkembangan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dari 6,8 persen menjadi 6,1 persen sebagai pencapaian positif, namun masih membutuhkan perhatian lebih lanjut.

“Meskipun ada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, evaluasi tetap perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Amithya juga menekankan pentingnya pengawasan berkala setiap triwulan agar implementasi program pemerintah dapat berjalan sesuai target. DPRD berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang.

Menanggapi evaluasi DPRD, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa laporan LKPJ 2024 berisi rangkuman program kerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.

“Kami telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi isu-isu strategis di Kota Malang. LKPJ ini akan dibahas bersama DPRD guna mendapatkan masukan untuk perbaikan di tahun mendatang,” kata Wahyu.

DPRD berharap pembahasan LKPJ ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan tahun 2025, terutama dalam menangani persoalan sosial dan ekonomi. Beberapa rekomendasi yang diberikan DPRD meliputi optimalisasi program bantuan sosial, peningkatan lapangan kerja, serta transparansi anggaran dalam pelaksanaan program pemerintah.

Dengan adanya evaluasi yang ketat dan pengawasan berkelanjutan, diharapkan Kota Malang dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. (Ab)