DPRD Kab. Malang Dorong Pemkab Alokasikan Anggaran untuk Penanganan PMK
CITILIVE – Dengan meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Malang, anggota DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, menyarankan Pemerintah Kabupaten Malang untuk memanfaatkan dana belanja tak terduga (BTT).
Zia menjelaskan bahwa Pemkab Malang dapat menggunakan BTT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penggunaan BTT untuk situasi mendesak, seperti wabah PMK, bisa dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tercantum dalam APBD 2025.
“Dengan status ini, pemerintah dapat segera mengajukan skema BTT. Besoknya anggaran sudah bisa digunakan karena statusnya mendesak,” ujar Zia melalui sambungan telepon pada Selasa (7/1/2025).
Kasus PMK di Kabupaten Malang
Dilansir dari Kompas, tercatat ada 152 hewan ternak yang terjangkit PMK, dengan 29 di antaranya dilaporkan mati. Melihat situasi tersebut, Zia mendorong Pemkab Malang untuk segera menetapkan status darurat PMK guna mempercepat penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut.
Penggunaan Dana dan Protokol Kesehatan
Zia juga menyarankan agar penggunaan BTT melibatkan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan dan Kepolisian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penggunaan dana CSR perusahaan setempat juga bisa menjadi alternatif jika dana dari pemerintah pusat belum tersedia.
Ia menambahkan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu meningkatkan pengawasan di lapangan dan mengimbau peternak untuk menerapkan protokol kesehatan pada hewan ternaknya. “Peternak dapat kembali menggunakan empon-empon sebagai langkah untuk menjaga kesehatan sapi mereka,” kata Zia.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap keluar-masuknya ternak dari wilayah seperti Pasuruan, Blitar, Lumajang, dan Kediri harus diperketat guna mencegah penularan virus.
