Dorong Investasi Berkualitas, Pemkot Malang Dukung Penguatan Diplomasi Investasi BKPM
CITILIVE, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus memperkuat posisi sebagai daerah ramah investasi. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui dukungan terhadap agenda penguatan diplomasi investasi yang diinisiasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Langkah konkret itu ditunjukkan lewat kehadiran Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam Forum Sosialisasi “Diplomasi Investasi dalam Peningkatan Realisasi Investasi” yang digelar di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, hingga praktisi perjanjian investasi. Forum ini menjadi ajang strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kerja sama investasi lintas negara.
Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Kota Malang sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.
“Kegiatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai kerja sama investasi internasional, khususnya dalam mendukung peningkatan realisasi investasi di Indonesia,” ujar Wahyu.
Wahyu memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kota Malang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 6,37 persen, melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.
“Sektor-sektor potensial seperti properti, jasa, ekonomi kreatif, dan perdagangan terus berkembang. Didukung posisi strategis sebagai Kota Pendidikan dan destinasi wisata, kami yakin Malang menjadi salah satu daerah tujuan investasi paling menarik di Indonesia,” tegasnya. Lebih lanjut, Wahyu menegaskan komitmen Pemkot Malang untuk memperkuat iklim usaha yang inklusif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk kemudahan perizinan berbasis digital, kepastian hukum, dan pemberian insentif daerah bagi pelaku usaha.
“Kami ingin agar Kota Malang menjadi rumah yang ramah bagi dunia usaha sekaligus ruang produktif bagi lahirnya inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi daerah, bangsa, dan dunia,” tutur Wahyu.
Ia juga menilai, peran Kementerian Investasi/BKPM sangat penting dalam memberikan pendampingan serta informasi terkini mengenai arah dan kebijakan investasi nasional. Menurutnya, pelibatan unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media) akan memperkuat strategi promosi potensi investasi daerah.
“Investasi di Kota Malang terus tumbuh dan berkembang. Dengan dukungan regulasi pusat serta potensi daerah yang kami kelola, kami yakin Malang semakin siap menguatkan daya tarik investasi yang menjanjikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Tirta Nugraha Mursitama, menegaskan pentingnya diplomasi investasi sebagai instrumen ekonomi global.
“Diplomasi investasi menjadi sarana memperluas kerja sama ekonomi lintas negara. Pemerintah daerah perlu memahami dan memanfaatkan berbagai perjanjian investasi internasional yang telah dijalankan Indonesia,” ujar Tirta.
Ia menilai, sinergi pusat dan daerah sangat diperlukan agar hasil kerja sama internasional dapat dirasakan langsung di tingkat lokal. Tirta juga memberikan apresiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang dinilai melampaui rata-rata nasional, berkat kontribusi investasi yang kuat.
“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kota Malang. Kementerian Investasi dan Hilirisasi siap mendampingi pemerintah daerah memperkuat kapasitas SDM dan membangun iklim investasi yang sehat,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, komitmen Pemkot Malang, dan kolaborasi lintas sektor, Kota Malang kian mengukuhkan diri sebagai pusat investasi baru di Jawa Timur tidak hanya menjanjikan secara ekonomi, tetapi juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (Ab)
