Dilema Program MBG, Dosen FISIP UB: “Perlu Evaluasi, Jangan Asal Jalan”
CITILIVE, MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan gizi masyarakat, kembali jadi sorotan usai maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Sorotan kali ini datang dari kalangan akademisi Universitas Brawijaya (UB), yang menilai program ini perlu evaluasi menyeluruh, bukan hanya sekadar berjalan demi memenuhi target.
Adalah Tia Subekti, S.IP., M.A., dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UB, yang menegaskan bahwa sejak awal program MBG memang sarat pro-kontra. Ia mengakui niat pemerintah baik, mulai dari memperbaiki gizi, menekan angka kematian, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan justru memunculkan persoalan baru.
“Yang perlu dicek kembali adalah implementasinya seperti apa,” tegas Tia saat ditemui.
Tiga Indikator Kunci yang Masih Menggantung pada Program MBG
Menurut Tia, ada tiga indikator utama yang harus dievaluasi dalam program MBG. Pertama, efektivitas: apakah tujuan yang diharapkan tercapai? Kedua, efisiensi: apakah anggaran besar yang digelontorkan sebanding dengan hasil? Ketiga, ketepatan: apakah dampak jangka panjangnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat?
Selain itu, ia juga menyoroti aspek pemerataan dan kualitas pengawasan. Di sejumlah daerah, pihak yang terlibat dalam distribusi makanan dinilai belum sepenuhnya kompeten, sehingga rawan menimbulkan masalah termasuk risiko keracunan.
Tetap Layak Dilanjutkan, Tapi Butuh Perbaikan
Meski melontarkan kritik, Tia menegaskan bahwa program MBG sebaiknya tidak dihentikan. Pasalnya, pemerintah sudah menanamkan investasi besar: mulai dari anggaran, pembentukan badan khusus, hingga rekrutmen ribuan SDM.
“Kalau dihentikan, akan sangat sayang sekali. Lebih baik diperbaiki dan diawasi secara ketat,” jelasnya.
Transparansi Jadi Kunci
Sebagai solusi, Tia mendorong adanya pengawasan lebih ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap distribusi. Ia menilai dengan sistem yang lebih terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya program sehingga penyimpangan bisa diminimalisasi.
“Transparansi akan membuat program ini lebih kredibel, sementara akuntabilitas memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” tambahnya.
Catatan untuk Pemerintah
Kasus keracunan yang mencuat belakangan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Evaluasi bukan hanya soal teknis distribusi, tetapi juga menyangkut bagaimana memastikan setiap porsi MBG benar-benar bergizi, aman, dan merata.
Di tengah gempuran kritik, suara akademisi seperti Tia Subekti menjadi pengingat bahwa program sosial sebesar MBG memang bukan perkara mudah. Namun dengan perbaikan serius, program ini masih punya peluang besar untuk menjadi salah satu warisan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. (Ab)
