Dikbud Kota Malang Gelar Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah : Upaya Nyata Mengembalikan Generasi ke Dunia Pendidikan

CITILIVE – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, pada Rabu (2 /10/2024),menggelar acara penting berupa sosialisasi tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) serta penandatanganan Komitmen Lintas Sektor AKAS (Ajak Kembali Anak Sekolah). Acara yang diadakan di salah satu hotel ternama di Kota Malang ini menjadi sorotan karena mengungkapkan fakta mengejutkan terkait jumlah anak yang tidak bersekolah di kota ini.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat (PJ) Walikota Malang, Iwan Kurniawan. Dalam sambutannya, beliau memberikan apresiasi penuh kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwardjana, yang telah mengambil inisiatif untuk menggelar kegiatan penting ini. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal dalam mengatasi permasalahan anak yang tidak bersekolah di Kota Malang.

Saat menyampaikan sambutan, PJ Walikota Iwan Kurniawan mengungkapkan data yang mengejutkan. Sebanyak 5.655 anak di Kota Malang tercatat tidak bersekolah. Data ini, yang berasal dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek), mengejutkan banyak pihak. Selama ini, tidak pernah ada laporan resmi mengenai jumlah anak tidak bersekolah sebanyak itu. Temuan ini menimbulkan keprihatinan mendalam, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Dari data yang kami terima dari pusat, terdapat 5.655 anak di Kota Malang yang tidak bersekolah. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan perlu segera ditangani,” ungkap Iwan Kurniawan.

PJ Walikota Malang menegaskan bahwa angka ini tidak bisa diabaikan, dan tindakan cepat harus diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, beliau menekankan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam penanganan anak tidak sekolah yang lebih komprehensif.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwardjana, dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius. Selama tiga bulan terakhir, pihaknya telah menerima laporan dari Kementerian Pendidikan terkait data anak tidak bersekolah di Kota Malang, yang mencakup berbagai usia.

Menurut Suwardjana, anak-anak yang tidak bersekolah ini berasal dari berbagai latar belakang dan alasan. Beberapa di antaranya sudah seharusnya berada di bangku sekolah, namun karena berbagai alasan, mereka terpaksa berhenti atau tidak pernah bersekolah. “Banyak dari mereka yang tidak bersekolah karena harus membantu perekonomian keluarga. Beberapa lainnya merasa malas, tidak termotivasi, atau terkendala biaya,” jelasnya.

Dinas Pendidikan Kota Malang, menurut Suwardjana, akan mengambil langkah-langkah nyata untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke sekolah. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi berbagai alasan yang menyebabkan anak-anak ini tidak bersekolah, dan kini fokus pada solusi untuk menanganinya.

“Kami berharap para orang tua dan anak-anak menyadari pentingnya pendidikan. Kami siap memberikan fasilitas dan dukungan untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah. Mulai dari usia SD hingga maksimal usia 15 tahun, yang seharusnya sudah mengambil paket A, akan menjadi prioritas kami,” tegas Suwardjana.

Menanggapi persoalan ini, PJ Walikota Iwan Kurniawan menyatakan bahwa pemerintah Kota Malang akan segera melakukan intervensi dengan langkah-langkah strategis. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani masalah anak tidak sekolah. Satgas ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, camat, hingga stakeholder terkait lainnya.

“Kami akan membentuk Satgas yang akan bergerak cepat untuk mendata, menganalisa, dan menangani permasalahan ini. Setiap camat akan diberikan instruksi untuk menyediakan ruang dan fasilitas gratis bagi anak-anak yang belum bersekolah. Kami juga akan menghadirkan operator BKPM untuk mendata lebih detail dan melakukan tindak lanjut,” jelas Iwan Kurniawan.

Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga orang tua, untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. PJ Walikota menyebutkan bahwa respon cepat sangat diperlukan agar persoalan anak tidak sekolah ini dapat tertangani sebelum Januari 2025.

“Kami menargetkan bahwa dari Desember hingga Januari mendatang, harus ada penurunan yang signifikan dalam jumlah anak yang tidak bersekolah. Tentu ini menjadi prioritas utama kami,” ujar Iwan Kurniawan.

Upaya sosialisasi ini juga menjadi bagian dari program komprehensif pemerintah Kota Malang dalam menangani berbagai permasalahan sosial, termasuk pendidikan. Selain penanganan anak tidak sekolah, PJ Walikota juga menyebutkan pentingnya sosialisasi anti-korupsi yang sudah menjadi prioritas. Namun, beliau menegaskan bahwa pendidikan anak menjadi salah satu fokus utama yang tidak bisa ditunda.

“Sosialisasi anti-korupsi penting, tapi kami tidak bisa menunda untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah ini. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita, masa depan Kota Malang,” katanya.

Koordinasi teknis antara sekolah, dinas pendidikan, dan pihak terkait akan terus diperkuat. Menurut Iwan Kurniawan, perlu adanya strategi yang matang dalam menangani permasalahan ini, termasuk dengan melibatkan berbagai peran di lapangan.

“Kami harus membangun strategi yang solid, melibatkan semua pihak, dan memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan. Kami ingin semua anak Kota Malang memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang,” tutupnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Malang, terutama orang tua dan pemerintah, bisa berkolaborasi dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk bersekolah. Komitmen lintas sektor AKAS juga menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan bagi semua anak.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang beserta seluruh stakeholder yang terlibat berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam menangani permasalahan ini. Semoga ke depan, angka anak tidak sekolah di Kota Malang dapat menurun secara signifikan, dan generasi penerus bangsa bisa meraih pendidikan yang lebih baik (Adv).(AB)