Demo HMI UMM Warnai Kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mahasiswa Protes Soal Wajib Hadir Acara Tanwir IMM
CITILIVE, KOTA MALANG – Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di area kampus, Rabu (29/10/2025). Aksi itu memprotes kebijakan kampus yang mewajibkan mahasiswa hadir dalam acara Tanwir ke-33 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Dome UMM, yang turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Aksi berlangsung bersamaan dengan agenda Tanwir, dan sempat diwarnai ketegangan antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Para demonstran membawa poster serta menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang mereka nilai membatasi kebebasan akademik.
Dalam pernyataannya, HMI Koordinator Komisariat (Koorkom) UMM menilai kewajiban menghadiri acara Tanwir IMM bertentangan dengan prinsip netralitas kampus. “Kami menolak segala bentuk pemaksaan ideologis di lingkungan akademik. Mahasiswa berhak memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya,” tulis HMI dalam siaran persnya.
Mahasiswa juga menyoroti ancaman sanksi yang dikeluarkan pihak kampus bagi peserta yang tidak hadir. Berdasarkan informasi yang beredar, mahasiswa yang tidak mengikuti acara dan tidak memiliki sertifikat kehadiran akan kesulitan mengurus Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai salah satu syarat pengambilan ijazah.
Salah satu mahasiswa, Salsa, mengaku datang ke acara karena terpaksa. “Saya terpaksa hadir meski ada perkuliahan menjelang UTS karena ada ancaman tidak bisa mengambil ijazah,” ujarnya.
Aksi yang sempat memanas itu akhirnya mereda setelah Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan, Ahmad Juanda, menemui massa aksi. Ia berupaya memberikan penjelasan dan menenangkan situasi agar tidak terjadi benturan lebih lanjut.
Meski sudah berakhir kondusif, aksi tersebut menyisakan kritik keras terhadap pengelolaan kegiatan akademik di kampus. HMI menegaskan akan terus mengawal kebijakan universitas agar tetap menghormati kebebasan berpikir dan prinsip independensi mahasiswa. (Sh)
