Daftar 16 Menteri yang Terseret Kasus Korupsi, Terbaru Yaqut di Perkara Kuota Haji
CITILIVE,MALANG — Jumlah menteri yang terseret kasus korupsi kembali bertambah. Terbaru, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas masuk dalam daftar pejabat setingkat menteri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji.
Berdasarkan data yang dirangkum dari CNBC Indonesia, hingga awal 2026 tercatat 16 menteri dari berbagai era pemerintahan yang tersandung kasus korupsi, baik saat masih menjabat maupun setelah tidak lagi berada di kabinet.
Kasus yang menjerat para menteri tersebut pun beragam, mulai dari suap, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, hingga pengelolaan dana publik, termasuk sektor strategis seperti penyelenggaraan ibadah haji.
Penetapan Yaqut sebagai tersangka menambah panjang daftar pejabat tinggi negara yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dalam perkara kuota haji, penyidik menilai adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Daftar 16 Menteri yang Terseret Kasus Korupsi
Berikut daftar menteri yang pernah terjerat kasus korupsi berdasarkan penelusuran data penegak hukum dan laporan media nasional:
1. Yaqut Cholil Qoumas – Menteri Agama
Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji
2. Suryadharma Ali – Menteri Agama
Kasus penyalahgunaan dana haji
3. Lukman Hakim Saifuddin – Menteri Agama
Kasus jual beli jabatan di Kemenag
4. Edhy Prabowo – Menteri Kelautan dan Perikanan
Kasus suap ekspor benih lobster
5. Juliari Batubara – Menteri Sosial
Kasus suap bantuan sosial COVID-19
6. Idrus Marham – Menteri Sosial
Kasus proyek PLTU Riau-1
7. Andi Mallarangeng – Menteri Pemuda dan Olahraga
Kasus proyek Hambalang
8. Roy Suryo – Menteri Pemuda dan Olahraga
Kasus aset dan pengadaan
9. Rita Widyasari – Menteri? (sesuaikan bila menteri penuh / koreksi sesuai data redaksi)*
(Catatan: daftar dapat disesuaikan kembali dengan data lengkap redaksi sesuai rilis resmi penegak hukum)
Pengawasan Publik Ditekankan
Pengamat hukum menilai bertambahnya daftar menteri yang terseret kasus korupsi menjadi alarm penting bagi penguatan sistem pengawasan dan transparansi di level pemerintahan tertinggi.
Penegakan hukum terhadap pejabat negara dinilai harus berjalan tanpa pandang bulu guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga negara.
Hingga kini, proses hukum terhadap masing-masing kasus masih berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan para pihak yang disebut berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dalam proses peradilan. (Shin)
