Bupati Malang Terima Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah
CITILIVE – Pada Senin (5/8) pagi, bertepatan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama, Bupati Malang menerima penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah. Acara ini berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Pemerintah Kabupaten Malang, bersama beberapa pemerintah daerah lain, mendapatkan penghargaan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024. Keputusan tersebut menetapkan rincian alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 sebagai penghargaan atas kinerja pengendalian inflasi daerah. Kabupaten Malang menerima insentif sebesar Rp7.206.976.000, jumlah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
Rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi serta memberikan penghargaan bagi daerah yang berkinerja baik dalam pengendalian inflasi. Menteri Tito Karnavian juga berharap ini dapat memotivasi daerah lain untuk meningkatkan kinerjanya.
Dilansir dari laman resmi Kab. Malang, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga tingkat inflasi. “Kenaikan harga barang dan jasa merupakan perhatian utama masyarakat, terutama terkait kebutuhan pangan,” ujar Mendagri Tito. Ia juga mengapresiasi kerja keras kepala daerah dalam program pengendalian inflasi yang telah dijalankan.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional serta kebijakan fiskal nasional.
Usai mengikuti Rakor, Bupati Malang menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk Bank Indonesia, Bulog, BPS, KPPN, serta sektor produksi seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan. “Bersama masyarakat, kita mengendalikan inflasi. Alhamdulillah, produksi dan kebutuhan di Kabupaten Malang sudah terjaga, terutama produksi pangan yang surplus melebihi kebutuhan,” jelas Bupati Malang.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berkomitmen menjalankan amanah dari Pemerintah Pusat dalam mengatasi pengendalian inflasi daerah dengan menstabilkan kebutuhan pokok dan mengintervensi langsung setiap masalah yang muncul.
