Bupati Malang Terima Kementerian Kelautan, Evaluasi PNBP SDA Perikanan PPP Sendangbiru Jadi Sorotan
CITILIVE – Pemerintah Kabupaten Malang menerima kunjungan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia guna membahas evaluasi dan penguatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan, khususnya di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondok Dadap, Sendangbiru.
Audiensi yang berlangsung di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang, Rabu pagi (2/7/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., didampingi Pj. Sekda Nurcahyo, SH, M.Hum, dan jajaran perangkat daerah terkait. Sementara itu, delegasi KKP dipimpin oleh Ukon Ahmad Furkon, Direktur Usaha Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Fokus utama dalam audiensi ini adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan produksi dan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan yang bersumber dari aktivitas di PPP Pondok Dadap, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. “Evaluasi ini penting untuk menjamin optimalisasi potensi penerimaan negara dari sektor kelautan, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas di lapangan,” ujar Ukon Ahmad Furkon dalam keterangannya.
Selain membahas evaluasi PNBP, audiensi ini juga menyoroti pelaksanaan Gerai Perizinan Bersama yang saat ini tengah berlangsung di Desa Tambakrejo. Program ini merupakan upaya integratif untuk mempercepat layanan perizinan bagi pelaku usaha perikanan tangkap maupun budidaya, serta meminimalkan hambatan birokrasi.
Bupati Malang Sanusi menyambut baik inisiatif KKP dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang perikanan. “Sendangbiru adalah salah satu sentra ekonomi maritim terbesar di Malang Selatan. Kami siap bersinergi dengan pusat untuk mendorong penguatan sistem perizinan dan pendataan PNBP,” ujarnya.
Sanusi juga mendorong peningkatan digitalisasi layanan perizinan dan pelaporan tangkapan sebagai langkah strategis menghadapi tantangan sektor perikanan di era modern. Dengan terus meningkatnya aktivitas perikanan di PPP Pondok Dadap, langkah koordinatif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemungutan PNBP, memberikan kepastian hukum bagi nelayan, serta memperkuat pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut di wilayah pesisir Kabupaten Malang. (Ab)
