Bulog Pastikan Stok Beras Malang Raya Aman hingga Lebaran 2026, Tersedia 51.383 Ton CBP
MALANG, CITILIVE — Perum Bulog Cabang Malang memastikan ketersediaan beras di wilayah Malang Raya dalam kondisi aman. Terutama saat menjelang Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri 2026.
Kepastian tersebut disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat terhadap potensi lonjakan harga beras pada periode konsumsi tinggi.
Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nurjuliansyah, menyebut saat ini total stok beras yang tersimpan di empat gudang Bulog Malang mencapai 51.383 ton. Seluruh stok tersebut merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Kondisi stok sangat aman hingga Lebaran. Saat ini di empat gudang Bulog Malang tersedia 51.383 ton dan seluruhnya merupakan CBP,” ujar Nurjuliansyah, Sabtu (31/1/2026).
Ia menjelaskan, stok CBP tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Malang Raya, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Selain itu, Bulog Malang juga bertanggung jawab atas distribusi beras untuk Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan.
Dalam kondisi normal, Bulog Malang menyalurkan beras ke berbagai wilayah dengan volume sekitar 80 hingga 100 ton per hari. Penyaluran dilakukan secara terukur guna menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
Menjelang Ramadan, Bulog Malang menyalurkan beras CBP melalui Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras medium tersebut dijual dengan harga yang masih terkendali di pasaran.
“Harga masih stabil, sekitar Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 untuk kemasan 5 kilogram,” jelasnya.
Selain mengandalkan stok yang ada, Bulog Malang juga menyiapkan penambahan pasokan seiring target pengadaan beras tahun 2026. Bulog Malang ditargetkan mampu melakukan pengadaan hingga 76 ribu ton beras sepanjang tahun ini.
“Kami memang ditargetkan melakukan pengadaan hingga 76 ribu ton pada 2026, sehingga stok akan terus bertambah,” katanya.
Namun demikian, Nurjuliansyah mengungkapkan bahwa izin pelaksanaan SPHP saat ini baru berlaku hingga 31 Januari 2026. Untuk kelanjutan program stabilisasi harga setelah periode tersebut, pihaknya masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Untuk kelanjutan SPHP kami masih menunggu arahan. Sejauh ini harga masih stabil dan belum ada perubahan,” pungkasnya. (al/*)
