BEM SI Kerakyatan Usulkan Pemotongan Gaji Pejabat untuk Program Makan Bergizi Gratis
CITILIVE – Minggu, 19 Januari 2025, Satria Naufal, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, mengajukan usulan pemotongan gaji dan tunjangan pejabat kementerian serta anggota DPR-RI. Usulan ini bertujuan untuk membantu pembiayaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya pikir pemerintah perlu mempertimbangkan langkah konkret berupa pemotongan gaji dan tunjangan pejabat kementerian serta anggota DPR-RI guna mendukung program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, rakyat membutuhkan bukti nyata pengorbanan dari para pejabat negara, bukan hanya desakan kepada masyarakat biasa untuk berkontribusi,” ungkap Satria.
Ia menyoroti alokasi anggaran APBN sebesar Rp71 triliun untuk program MBG yang hanya cukup untuk pelaksanaannya selama enam bulan. Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan strategi jangka panjang yang lebih sistematis dan manusiawi agar program ini dapat berkelanjutan tanpa mengorbankan sektor penting lainnya.
“Kami menolak jika dana ini diambil dari pemotongan anggaran pendidikan atau sektor strategis lainnya. Pembangunan negara bukan hanya soal penyediaan makan siang. Pemerataan pendidikan, jaminan kesehatan, dan kebutuhan primer lain tetap harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Satria juga menolak usulan untuk meminta pemerintah daerah menyisihkan anggaran APBD sebagai dukungan program MBG. Ia menekankan bahwa kebijakan semacam itu tidak adil karena tidak semua daerah memiliki kemampuan finansial yang memadai.
“Usulan untuk mengalokasikan APBD demi program MBG perlu dipertimbangkan dengan matang. Hanya daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar yang mungkin mampu melakukannya. Sementara itu, daerah dengan anggaran terbatas akan kesulitan. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar di daerah tersebut bisa terganggu. Bayangkan berapa banyak jalan rusak, proyek mangkrak, atau anak putus sekolah yang akan bertambah karena kebijakan ini,” tegasnya.
Selain itu, Satria menyoroti pentingnya evaluasi pada aspek teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengingatkan agar anggaran besar yang dialokasikan tidak disalahgunakan atau tidak tepat sasaran.
“Pemerintah juga perlu memastikan pelaksanaan teknis program ini berjalan baik. Feedback dari masyarakat seharusnya didengar dan dijadikan bahan evaluasi, bukan diabaikan atau bahkan ditanggapi dengan ancaman,” ujarnya.
Menurut Satria, langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi kebijakan populis sementara, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
