Bansos Kota Malang Kini Lebih Tepat Sasaran: Dinsos Bersihkan 11 Persen Data Tak Sinkron dari DTKS ke DTSEN
CITILIVE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) terus memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Langkah ini dilakukan dengan melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan sistem lama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kerap ditemukan tidak sinkron. Hasilnya, sekitar 11 persen data lama berhasil “dibersihkan” karena sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Banyak kasus ditemukan, ada warga yang seharusnya menerima tapi tidak, dan sebaliknya. Ada juga yang sudah pindah tempat tinggal atau kondisi ekonominya membaik. Dulu masuk desil 5 ke atas, sekarang bisa turun ke desil 4 karena perubahan ekonomi,” ujar Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, Rabu (8/10).
Menurutnya, pemutakhiran ini menjadi bagian penting dari program nasional untuk memastikan bahwa bantuan sosial berbasis data populasi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan hasil pembaruan, jumlah warga Kota Malang dalam kelompok desil 1 hingga 5 tercatat mencapai 163 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, 28 ribu jiwa tergolong miskin ekstrem (desil 1), 38 ribu jiwa miskin (desil 2), 33 ribu jiwa di desil 3, 25 ribu di desil 4, dan 19 ribu di desil 5, yang dikategorikan kelompok rentan sosial.
“Peralihan dari DTKS ke DTSEN dilakukan sejak Juli 2025. Dari hasil penyandingan, 11 persen data tidak lagi sesuai karena mereka tidak masuk desil 1–5. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos,” jelas Donny.
Untuk menjaga akurasi dan transparansi, Dinsos Malang secara rutin menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel). Forum ini melibatkan perangkat RT, RW, lurah, serta tokoh masyarakat untuk memperbarui data sosial warga secara langsung di lapangan.
Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan usulan mandiri penerima bansos melalui situs resmi Checkbansos.com, yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial (Kemensos).
“Setiap pengajuan tetap kami verifikasi lewat asesmen lapangan. Prinsipnya, bantuan hanya diberikan kepada warga yang benar-benar layak,” tegas Donny.
Ia juga memastikan bahwa pembaruan data ini menghindari tumpang tindih penerima bantuan. “Kalau ada warga yang sudah menerima bantuan dari pemerintah provinsi, maka otomatis tidak akan lagi menerima dari Pemkot Malang. Ini untuk memastikan pemerataan,” tambahnya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pemutakhiran data bansos berbasis DTSEN merupakan langkah strategis untuk memperkuat keadilan sosial di tingkat daerah.
“Selama dua hari ini kami kumpulkan camat, lurah, PKS, dan TKSK untuk memperkuat validasi data. Tujuannya agar tidak ada lagi kesalahan seperti di DTKS sebelumnya,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, sistem DTSEN memberikan basis data tunggal lintas sektoral yang jauh lebih komprehensif karena disusun berdasarkan pengelompokan desil ekonomi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara lebih objektif dan transparan.
“Melalui DTSEN, kita bisa tahu siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Data bersih dan valid ini menjadi kunci agar tidak ada lagi warga mampu yang justru menerima bansos,” tegasnya.
Langkah Dinsos Kota Malang ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama karena menjadi contoh penerapan data sosial terintegrasi yang efektif di tingkat daerah. Dengan data yang lebih akurat, Pemkot Malang optimistis program perlindungan sosial ke depan akan semakin tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin dan rentan. (Adv)
