Anggaran Pendidikan Kota Malang 2025 Dipangkas 6 Miliar, Disdikbud Pastikan Program Prioritas Tak Terganggu

CITILIVE – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang memastikan seluruh program prioritas pendidikan tetap berjalan normal meski terjadi penyesuaian anggaran sebesar Rp6 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2025.

Semula, alokasi anggaran pendidikan di APBD murni 2025 mencapai Rp670 miliar, kini turun menjadi Rp664 miliar setelah penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang PAPBD yang disahkan pada 10 Oktober 2025.

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Sugeng Suroto, menegaskan bahwa hasil evaluasi anggaran tersebut bersifat final.

“Nilainya sudah tetap setelah evaluasi provinsi. Tidak bisa diubah lagi,” ujarnya, Rabu (12/11).

Efisiensi Tanpa Ganggu Layanan Pendidikan

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menegaskan efisiensi dilakukan secara selektif dan tidak menyentuh program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Program seperti beasiswa, insentif guru, hingga seragam gratis tetap kami pertahankan. Pemangkasan hanya pada kegiatan internal seperti perjalanan dinas, event, dan konsumsi pegawai,” katanya.

Dari total anggaran Rp664 miliar, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD menjadi pos terbesar dengan alokasi Rp25,4 miliar. Selain itu, Rp15,5 miliar disiapkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK tahap tiga, serta Rp8,8 miliar untuk PPPK tahap dua.

Pemerintah juga tetap menyiapkan Rp6,8 miliar untuk program seragam gratis bagi 13.796 siswa SD dan SMP di Kota Malang. Program ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat karena membantu meringankan beban orang tua di awal tahun ajaran baru.

Sementara itu, insentif bagi tenaga pendukung operasional kegiatan (TPOK) dan pegawai non-ASN tetap dianggarkan sebesar Rp5 miliar.

Fokus Pangkas Kegiatan Internal

Menurut Suwarjana, efisiensi diarahkan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung ke publik.

“Target efisiensi mencapai Rp6,5 miliar, dan sebagian besar berasal dari kegiatan internal Disdikbud. Kami kebut perhitungan ulang agar pelaksanaan program utama tidak terganggu,” jelasnya.

Ia menegaskan, efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas layanan pendidikan.

“Efisiensi boleh, tapi hak siswa dan guru tidak boleh dikurangi. Fokus kami tetap pada peningkatan layanan pendidikan,” tegas Suwarjana.

Pemkot Jamin Layanan Pendidikan Tetap Optimal

Pemerintah Kota Malang memastikan langkah efisiensi ini tidak akan menurunkan standar pelayanan pendidikan. Program strategis seperti peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana belajar, hingga bantuan sosial pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

“Tidak ada masalah di bidang pendidikan. Semua kebutuhan utama tetap tercukupi. Yang kami kurangi hanya kegiatan yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” ujar Suwarjana menegaskan kembali komitmen Pemkot Malang.

Penyesuaian ini merupakan bagian dari kebijakan rasionalisasi di PAPBD 2025 yang juga menyentuh beberapa sektor lain. Namun, sektor pendidikan masih memegang porsi anggaran terbesar di antara seluruh perangkat daerah.

Dengan strategi efisiensi yang terukur, Pemkot Malang optimistis seluruh program pendidikan tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang penting bagi kami adalah memastikan program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan,” tutup Suwarjana. (Ab/Sh)