Aksi GERAK di Malang: Soroti Maraknya Prostitusi Online Bermodus Hotel
CITILIVE – Isu prostitusi digital kembali mencuat di Kota Malang. Kamis lalu, Koalisi Gelombang Gerakan Rakyat (GERAK) bersama sejumlah perwakilan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Aliansi Masyarakat Malang turun ke jalan, menggelar aksi damai sebagai bentuk protes terhadap maraknya praktik prostitusi terselubung di kota pendidikan tersebut.
Aksi yang berlangsung di sejumlah titik pusat kota ini menyoroti kekhawatiran akan peningkatan prostitusi yang kini banyak berpindah ke ruang digital, dengan modus penggunaan hotel sebagai lokasi praktik.
Koordinator Aksi, M. Ali Sofyan, menyebut bahwa permasalahan ini semakin mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Malang.
Prostitusi Online Gunakan Hotel sebagai Fasilitas Praktik
Dalam orasinya, M. Ali Sofyan mengungkapkan bahwa banyak hotel di Malang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung, terutama yang dipromosikan melalui media sosial dan aplikasi chatting. “Kota Malang sudah masuk kategori rawan prostitusi. Dari pantauan kami, praktiknya kini banyak berpindah ke hotel-hotel, dari kelas melati hingga hotel berbintang tiga.
Mereka bahkan terang-terangan mempromosikannya lewat media sosial,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa prostitusi saat ini tidak lagi dilakukan di tempat-tempat konvensional seperti lokalisasi, tetapi berkembang dalam bentuk digital, yang membuatnya semakin sulit diawasi dan diberantas.
Desakan Kepada Pemerintah Kota Malang
Koalisi GERAK bersama massa aksi mendesak Pemerintah Kota Malang dan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas dalam menindak praktik prostitusi online, termasuk menggandeng pihak hotel untuk mencegah fasilitas mereka disalahgunakan. “Kami menuntut Pemkot Malang melakukan pendataan dan pengawasan ketat terhadap hotel-hotel yang rawan disalahgunakan.
Jangan sampai kota ini kehilangan identitasnya sebagai kota pendidikan dan budaya,” ujar Ali.Ia juga menyarankan agar Pemkot berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Satpol PP, hingga kepolisian untuk membuat sistem pengawasan berbasis teknologi yang mampu melacak indikasi prostitusi digital, serta memberikan sanksi tegas pada pelaku maupun penyedia fasilitas.
Akar Masalah: Sosial-Ekonomi hingga Kurangnya Edukasi
Selain penegakan hukum, demonstran juga menilai bahwa masalah prostitusi tidak lepas dari persoalan sosial-ekonomi seperti pengangguran, rendahnya pendidikan, hingga akses lapangan kerja yang terbatas. “Selama akar masalah tidak disentuh, maka prostitusi akan terus berkembang dengan bentuk dan kemasan yang berbeda,” tambah salah satu orator dari Aliansi Masyarakat Malang. Mereka meminta agar solusi yang ditawarkan pemerintah tidak hanya sebatas penindakan, tetapi juga menyentuh aspek preventif seperti pendampingan sosial, pelatihan keterampilan, hingga edukasi digital yang lebih luas.
Refleksi untuk Kota Malang: Jangan Abai Bahaya Tersembunyi
Aksi ini menjadi pengingat penting bagi warga dan pemerintah bahwa praktik prostitusi kini bergerak lebih senyap dan canggih. Kota Malang, yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar dan wisata, kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga identitas dan moralitas warganya di tengah gempuran era digital.
Demonstrasi ini juga diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap dan penyerahan tuntutan resmi kepada DPRD Kota Malang serta Pemerintah Kota Malang, agar persoalan ini tidak dianggap angin lalu. (Ab)
