240 Ribu Jiwa Masuk Kategori Miskin, Kabupaten Malang Peringkat Satu di Jawa Timur

CITILIVE, MALANG – Kabupaten Malang tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk dengan kategori miskin terbanyak di Jawa Timur. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang mencapai 240,14 ribu jiwa atau sekitar 8,98 persen dari total penduduk. Di posisi kedua, Kabupaten Jember mencatat 224,77 ribu jiwa miskin (9,01 persen), sedangkan di posisi ketiga Kabupaten Sampang dengan 214,32 ribu jiwa (20,83 persen).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki, membenarkan data tersebut. Ia menilai tingginya angka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang dipengaruhi oleh besarnya populasi daerah ini yang mencapai 2,7 juta jiwa. “Memang masih ada sekitar 240 ribu orang miskin di Kabupaten Malang dan angka ini tertinggi di Jawa Timur. Tapi kalau dilihat dari persentasenya, justru hanya 8,98 persen, masih cukup rendah,” jelas Pantja, Jumat (13/9/2025).
Pantja mencontohkan Kabupaten Sampang yang berada di urutan ketiga. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 1,03 juta jiwa, angka kemiskinan mencapai 214,32 ribu jiwa atau setara 20,83 persen. “Kalau dibandingkan, persentase kemiskinan Kabupaten Malang justru lebih rendah. Hanya saja, karena jumlah penduduk kita jauh lebih besar, otomatis jumlah jiwa miskin yang tercatat juga lebih tinggi,” tegasnya. Meski begitu, Pantja mengakui bahwa indikator utama dalam pengentasan kemiskinan tetap merujuk pada jumlah jiwa miskin, bukan persentase.

Hal itu yang membuat Kabupaten Malang masih menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Untuk menekan angka kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Malang terus menjalankan tugas pokoknya, terutama terkait fasilitasi dan penyaluran bantuan sosial. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, provinsi, maupun dari Pemkab Malang. “Kami hanya menyalurkan bantuan yang sifatnya hibah. Prioritas kami tentu masyarakat rentan, yang benar-benar membutuhkan dan tidak bisa diberdayakan,” terang Pantja.
Ia menambahkan, program bantuan sosial tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi beban warga miskin, meskipun upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu terus diperkuat. Dengan kondisi ini, Kabupaten Malang menghadapi tantangan ganda: jumlah penduduk yang sangat besar di satu sisi, serta tuntutan untuk menekan angka kemiskinan di sisi lain. Pemerintah berharap sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dapat mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut. (Ab)