1579 ASN PPPK Kota Malang Terima SK, Saatnya Tunjukkan Kinerja Optimal

CITILIVE – Sebanyak 1.579 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 formasi tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Kota Malang. Penyerahan SK dilaksanakan di Gedung Islamic Center, Kota Malang, Selasa (17/6/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, didampingi Sekda Ali Muthohirin serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wali Kota Wahyu Hidayat dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerima SK PPPK hari ini telah resmi bergabung sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memikul tanggung jawab pelayanan publik. “Sekarang sudah menjadi bagian dari ASN, itu artinya ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Status kalian sudah berbeda, sudah memiliki kepastian karier, saatnya tunjukkan kinerja optimal,” tegas Wahyu.

Ia juga menegaskan bahwa momentum pengangkatan ini harus menjadi awal bagi para PPPK untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas di instansi masing-masing. Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendro Martono, menjelaskan bahwa total formasi yang lolos dan ditetapkan seharusnya sebanyak 1.583 orang.

Namun, karena empat orang dinyatakan meninggal dunia sebelum menerima SK, maka jumlah akhir yang diserahkan sebanyak 1.579 SK PPPK. Hendro menyebut, formasi terbanyak berasal dari Dinas Pendidikan, disusul Dinas Kesehatan, dan posisi ketiga terbanyak dari Satpol PP Kota Malang. Para PPPK ini akan mulai aktif bertugas dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2025. Pemerintah Kota Malang memastikan bahwa hak dan fasilitas yang diterima PPPK akan setara dengan PNS, termasuk penggajian, tunjangan, dan seragam dinas. “Kenaikan gaji berkala tetap ada. Bahkan seragam juga tidak dibedakan lagi dengan PNS, sesuai regulasi terbaru,” tambah Hendro.
Penyerahan SK PPPK tahap pertama ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkot Malang dalam memperkuat struktur ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor strategis, terutama pendidikan dan kesehatan. (Ab)