BPJS Jadi Prioritas, RSUD Ngantang Ditarget Terapkan BLUD pada 2027
CITILIVE,MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang menata RSUD Ngantang secara bertahap dengan memprioritaskan proses kredensialing bersama BPJS Kesehatan agar rumah sakit tersebut segera dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Setelah itu, Pemkab Malang menargetkan RSUD Ngantang mulai menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2027 untuk memperkuat layanan, termasuk penambahan tenaga kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Wiyanto Wijoyo mengatakan, proses penataan RSUD Ngantang saat ini difokuskan pada kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Langkah itu dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar layanan rumah sakit bisa diakses peserta JKN.
“Penataan RSUD Ngantang terus berjalan. Dengan Plt direktur yang baru, sasaran utamanya adalah kredensialing atau kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Semoga bulan depan bisa dilaksanakan,” ujar Wiyanto, Senin (22/6/2026).
Setelah proses kredensialing rampung, Pemkab Malang akan melanjutkan penataan melalui skema BLUD. Menurut Wiyanto, pola tersebut dipersiapkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di RSUD Ngantang yang saat ini masih terbatas.
Ia menyebut, jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis di RSUD Ngantang saat ini baru sekitar 70 orang. Jumlah itu dinilai belum mencukupi untuk mendukung operasional rumah sakit secara optimal.
“Kalau ketenagaannya kami upayakan akan dihimpun lagi karena memang masih kurang banyak. Nanti akan menggunakan skema BLUD. Sampai sekarang masih 70-an, masih kurang sekali,” katanya.
Wiyanto menjelaskan, penambahan tenaga kesehatan belum bisa dilakukan secara cepat karena pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer. Karena itu, skema BLUD dipilih sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan pegawai rumah sakit.
“Memang banyak kendala terkait aturan ketenagaan atau kepegawaian yang tidak boleh mengangkat honorer. Itu yang menjadi masalah, tapi nanti akan kami siasati dengan BLUD,” ujarnya.
Selain kekurangan tenaga kesehatan, RSUD Ngantang juga masih menghadapi keterbatasan peralatan medis serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Menurut Wiyanto, kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi.
Ia menyebut, setiap tahun Pemkab Malang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp3 miliar untuk operasional RSUD Ngantang. Namun, belum seluruh kebutuhan rumah sakit dapat dipenuhi karena keterbatasan fiskal.
“Peralatan dan sarana prasarana kesehatan yang belum lengkap itu bukan karena kami tidak mau mengisi, tetapi memang karena keterbatasan anggaran. Karena ada efisiensi, sehingga tidak bisa optimal,” ungkapnya.
Meski begitu, pada Tahun Anggaran 2026 Pemkab Malang tetap mengalokasikan sekitar Rp2 miliar untuk peningkatan kapasitas layanan RSUD Ngantang. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk penambahan gedung layanan poli.
“Tahun anggaran ini sudah dialokasikan sekitar Rp2 miliar untuk peningkatan kapasitas RSUD Ngantang melalui penambahan gedung layanan untuk poli. Bangunan yang berada di samping rumah sakit nanti akan diganti dengan bangunan baru,” tutur Wiyanto.
Ia menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran, pemenuhan alat kesehatan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas agar peningkatan pelayanan tetap berjalan.
“Karena efisiensi anggaran ini memang membuat kami harus selektif. Yang penting pemenuhan peralatan dengan menerapkan skala prioritas kami adakan dulu,” katanya.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Pemkab Malang menargetkan RSUD Ngantang dapat mulai membuka rekrutmen pegawai melalui skema BLUD pada 2027.
“Yang utama saat ini adalah kredensialing dengan BPJS Kesehatan dulu. Setelah itu dimungkinkan pada 2027 mendatang RSUD Ngantang bisa membuka pendaftaran pegawai melalui BLUD,” pungkasnya.
