Pemkot Malang Tingkatkan Sanitasi di 31 Kelurahan
CITILIVE– Sebanyak 31 kelurahan di Kota Malang mengikuti pelatihan program sanitasi bersih, aman, dan layak, yang diselenggarakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi tahun 2024.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa sanitasi di Kota Malang masih belum memadai. Wahyu menekankan bahwa sanitasi yang buruk dapat menurunkan kualitas kesehatan lingkungan dan menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting.
“Sanitasi di Kota Malang saat ini hanya mencapai 70 persen, dan perlu ditingkatkan, terutama dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan urbanisasi,” kata Wahyu.
Wahyu menegaskan bahwa KSM memiliki peran penting sebagai pendamping untuk memberikan pemahaman tentang sanitasi. Ini termasuk peran Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
“Oleh karena itu, kami mengadakan program sanitasi yang didanai dari anggaran pusat. Tujuannya agar masyarakat memahami pentingnya sanitasi, termasuk pengelolaan IPAL komunal. Dengan IPAL Komunal, limbah dari kamar mandi atau WC yang biasanya langsung dibuang ke sungai akan diolah menjadi air bersih, sehingga kualitas sungai tetap terjaga,” jelas Wahyu.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Ade Herawanto, menjelaskan bahwa dengan adanya KSM dan KPP, proyek-proyek sanitasi tidak lagi dikerjakan oleh kontraktor. Dana alokasi khusus dari pemerintah pusat akan disalurkan melalui KSM.
“Kami dari DPUPRPKP tetap melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pembimbingan aspek teknis. Namun, untuk aspek keuangan dan pengelolaan internal, KSM bisa berjalan secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Ade.
Ade menjelaskan bahwa DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk sanitasi mencapai sekitar Rp 8 miliar. Anggaran tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing KSM, sehingga pengerjaan dilakukan dengan metode swakelola tipe 4.
“KSM memiliki rekening sendiri, jadi pelaksanaan pekerjaan atau penyedia jasa tidak melalui tender, melainkan dengan swakelola tipe 4. Ada peraturan dari menteri hingga LKPP yang mengatur hal ini. Untuk pemeliharaan, mereka dapat mengelola melalui iuran swadaya, mirip dengan HIPPAM,” tambah Ade.
Ade juga menjelaskan bahwa besaran anggaran yang diterima oleh masing-masing kelurahan bervariasi, tergantung pada kebutuhan Sambungan Rumah (SR) warga.
“Misalnya, IPAL Komunal untuk 50 warga bisa mencapai hampir Rp 1 miliar. Namun, jika hanya untuk 10 warga, anggarannya tentu berbeda. Contohnya di Mergosono, anggarannya hampir Rp 1 miliar untuk jaringan sanitasi layak karena di sana padat penduduk,” jelas Ade.
Program pelatihan dan pendampingan sanitasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik dan mendukung upaya menjaga kesehatan lingkungan serta kualitas air di Kota Malang. Dengan demikian, diharapkan masalah kesehatan yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.
