KUHP Baru Berlaku, Praktik Living Together atau ‘Kumpul Kebo’ Resmi Bisa Dipidana

NEWSLIVE,JAKARTA — Praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, yang kerap disebut living together atau kumpul kebo, resmi dapat diproses hukum seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2 Januari 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sah menurut hukum dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II, setara sekitar Rp10 juta.

Meski demikian, penegakan hukum terhadap praktik living together tidak dilakukan secara otomatis. Pasal ini diklasifikasikan sebagai delik aduan absolut, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat memproses perkara apabila terdapat laporan dari pihak yang berhak secara hukum.

Bagi pelaku yang telah menikah, hak pengaduan berada pada suami atau istri sah. Sementara bagi pelaku yang belum menikah, pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tua atau anak kandung. Tanpa adanya laporan tersebut, kepolisian tidak berwenang melakukan penindakan.

Selain Pasal 412, KUHP baru juga mengatur perzinaan dalam Pasal 411, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun. Sama seperti ketentuan living together, pasal perzinaan juga termasuk delik aduan, sehingga penegakannya bergantung pada laporan pihak yang dirugikan secara hukum.

Pemerintah menegaskan, pemberlakuan KUHP baru merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional untuk menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial. Regulasi ini diklaim disusun dengan mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penerapannya. (Shin)