DPR Kritik Keras Tidak Adanya Backup Data PDN: “Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola”
NEWSLIVE – Pada Kamis (27/6/2024), dalam rapat antara Komisi I DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah terkait serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN). Meutya menegaskan bahwa kegagalan dalam mencadangkan data PDN adalah sebuah kebodohan, bukan sekadar masalah tata kelola.
Hinsa Siburian, Kepala BSSN, awalnya menyatakan bahwa kelemahan dalam tata kelola menjadi salah satu penyebab peretasan. Namun, Meutya menolak argumen tersebut dengan menyatakan bahwa ketidakhadiran cadangan data tidak bisa dianggap sebagai masalah tata kelola semata.
“Ketiadaan backup data ini bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan. Memiliki data nasional tanpa satu pun cadangan itu adalah kebodohan,” tegas Meutya dalam rapat tersebut.
Dilansir dari Kompas, Peretasan yang terjadi pada 20 Juni 2024 ini mengakibatkan layanan publik lumpuh dan data dari 282 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkunci oleh peretas. Upaya pemulihan oleh tim gabungan dari Kominfo, BSSN, Polri, dan Telkom tidak membuahkan hasil, sehingga pemerintah akhirnya mengakui kegagalannya dalam memulihkan data tersebut.
Pemerintah menerima permintaan tebusan sebesar 8 juta dolar AS dari peretas, namun menolak untuk membayar. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, menyatakan bahwa data yang terenkripsi masih berada di server PDN, dan jaringan server telah diisolasi untuk mencegah peretas mengakses data lebih lanjut.
Keputusan pemerintah untuk tidak memenuhi tuntutan peretas dan upaya isolasi data yang sudah terkena ransomware menandai langkah terakhir yang bisa dilakukan di tengah situasi kritis ini. Meskipun demikian, Meutya menegaskan kembali bahwa masalah utama adalah ketiadaan backup data yang seharusnya sudah menjadi standar dalam pengelolaan data nasional.
