DPR: Bansos Harus Tepat Sasaran Bila Ingin Memperpanjang PPKM
TRENDING, malangpost.id- Semua orang memahami bahwa diterapkannya PPKM Darurat saat ini sangat memberatkan masyarakat kelas menengah kebawah. Keluhan ini terus menerus berkumandang selama PPKM berlangsung hingga saat ini. Banyak pakar dan politisi yang ikut ambil suara atas kejadian ini. Salah satunya adalah anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay berharap pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran jika ingin memperpanjang PPKM.
Saleh mengungkapkan, tanpa jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, kebijakan memperpanjang PPKM dinilai tidak akan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa jaring pengaman sosial yang dilakukan dalam bentuk bansos dan subsidi bisa berjalan sesuai sasaran. Dia juga menuturkan, jika bansos tidak tepat sasaran, maka akan selalu ada yang melanggar protokol kesehatan. Menurutnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.
Pemerintah dinilai harus cermat dalam menerapkan bansos dan subsidi karena hal tersebut tidak dilakukan di seluruh Indonesia. Bansos dan subsidi dilakukan dalam wilayah yang terdampak PPKM darurat atau PPKM level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan.
Selain itu, ia juga menyarakankan agar dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka tanpa perlu ada yang ditutupi. Pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal. Harus dijelaskan juga bahwa masukan dari masyarakat selalu didengar. Karena itu, perbaikan selalu dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak.
Saleh mengakui tentu tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan lanjutan. Pasalnya, masukan-masukan yang disampaikan juga cukup beragam. Misalnya saja ada yang menilai bahwa PPKM Darurat berhasil, namun ada juga yang menilai tidak berhasil. Ada pula yang menilai perlu diperpanjang, ada yang menilai tidak perlu, dan ada yang menilai agar dicari kebijakan alternatif lain.
