NewDaftar / Login NetwriterDAFTAR
08/12/2022
NEWSANTARA

Industri Film Nasional Diberikan Kemudahan Pajak dan Perizinan

  • April 14, 2021
  • 2 min read
Industri Film Nasional Diberikan Kemudahan Pajak dan Perizinan

TRENDING, Malangpost.id- Industri film merupakan sektor yang terdampak keras oleh pandemi. Pembatasan menyebabkan seluruh bioskop sempat tutup untuk beberapa bulan menyebabkan seluruh pekerja yang bekerja di bidang kreatif ini harus berhenti beroperasi. Pemerintah sempat memberikan program stimulus bagi industri film nasional untuk mendorong agar kembali hidup dan mendorong perekonomian.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus mendukung industri perfilman di tengah pandemi Covid-19. Salah satu yang sedang disiapkan adalah soal stimulus untuk industri film yang masih dalam tahap pembahasan.

Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bila stimulus untuk industri film masih dalam progres. Begitupula dengan insentif untuk tax rebate, dimana ranahnya ada di pemerintah daerah dan Kemenparekraf akan terus monitor hal tersebut.

Kemenparekraf telah meluncurkan kampanye #KembaliKeBioskop sebagai bentuk upaya meningkatkan kembali roda perekonomian pelaku industri film Tanah Air. Setelah sebelumnya pada Maret 2020, seluruh bioskop di Indonesia harus ditutup akibat pandemi yang menyebabkan kerugian yang tak bisa dianggap remeh.

Kemudian pada 23 Februari 2021 setelah dibuka kembali, film Indonesia berhasil menarik 390.409 penonton di bioskop. Meski belum sepenuhnya pulih, Sandiaga Uno tetap optimistis angka ini akan terus bergerak naik dan jumlah penonton film Indonesia bangkit lebih baik lagi. Hal ini bisa memberikan dampak kepada berbagai sektor seperti layanan bioskop industri film, dan masyarakat yang terkait.

Selain itu Sandiaga juga membentuk satgas yang melibatkan multisektor termasuk kepolisian, kejaksaan termasuk pengadilan tinggi serta memastikan hadirnya BSSN dan Kemenkominfo. Hal ini terkait tingginya tingkat pembajakan film yang terjadi sebelumnya. Pemerintah disebut akan bergerak cepat menghadirkan suatu kebijakan yang tegas dalam memberantas pembajakan.